pemerintahan Hindia Belanda

Pemerintahan Hindia Belanda I

Kejayaan VOC ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangannya VOC mengalami masalah yang besar, yakni kebangkrutan. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dalam tubuh VOC itu sendiri maupun faktor eksternal di luar VOC yang menggerogoti keberadaan VOC. 

Adapun faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah:

§  Banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi.

§  Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas.

Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah:

§  Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte.

§  Reaksi penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. 

Keadaan yang kian parah dan mengkhawatirkan menyebabkan Belanda mengambil sikap, pada tangal 31 Desemnber 1799 VOC dibubarkan dan pemerintah kolonial di Indonesia mulai dkendalikan langsung oleh pemerintah kerajaan Belanda.

Pemerintahan Herman W. Daendels

Sejak Belanda jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1795, Belanda diubah namanya menjadi republik Bataaf dan diperintah oleh Louis Napoleon, adik kaisar Napoleon Bonaparte.  Pada tanggal 1 Januari 1808 Louis Napoleon mengutus Herman W. Daendels ke Pulau Jawa. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggis telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatra, Ambon, dan Banda. Sebagai gubernur jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels, antara lain:

1.       Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

2.       Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.

3.       Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon.

4.       Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan, sepanjang kurang lebih 1.100 km.

5.       Membangun benteng-benteng pertahanan.

Dalam rangka mewujudkan langkah-langkah tersebut Daendels menerapkan sistem kerja paksa (rodi). Selain menerapkan kerja paksa Daendels melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Langkah tersebut antara lain:

1.       Mengadakan penyerahan hasil bumi (contingenten).

2.       Memaksa rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah (verplichte leverantie).

3.       Melaksanakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi.

4.       Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing

Daendels merupakan penguasa yang disiplin, tegas, dan kejam, sehingga dikenal sebagai gubernur jenderal yang bertangan besi. Hal tersebut mengakibatkan ia dipanggil pulang ke negerinya dan diganti Jenderal Jassens pada tahun 1811.

Pemerintahan Janssen (1811)

Jassens ternyata berbeda dengan Daendels, ia lemah dan kurang cakap. Pemerintah Jassens mewarisi situasi keamanan dan ekonomi yang sangat buruk dan dibayang-bayangi ancaman Inggris sewaktu-waktu. Pada bulan Agustus 1811 Inggris mendarat di Batavia dipimpin Lord Minto. Belanda melakukan perlawanan terhadap Inggris, tetapi tidak berhasil. Akibat serangan Inggris tersebut Belanda menyerah dan akhirnya menandatangani Kapitulasi Tuntang 11 September 1811.

Isi Perjanjian Tuntang adalah:

§  Seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris.

§  Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.

§  Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.

Akibat Kapitulasi Tuntang tersebut Indonesia jatuh ke tangan Inggris.

Pemerintahan Inggris di Indonesia (1811–1816)

Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijaksanaan Raffles selama memerintah di Indonesia:

a. Di bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi, Raffles menetapkan kebijakan berupa:

§  Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/ pajak/penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah (landrente).

§  Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. 

Namun upaya Raffles dalam penerapan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena:

§  Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama.

§  Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani.

§  Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles.

§  Masyarakat desa belum mengenal sistem uang.

b. Di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial

Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa:

§  Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta dan Surakarta.

§  Masing-masing karesidenan mempunyai badan pengadilan.

§  Melarang perdagangan budak.

c. Di bidang ilmu pengetahuan

Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa:

1) Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia.

2) Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Arnoldi.

3) Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia. Rafflesia Arnoldi diambil dari nama Thomas Stanford Raffles dan asistennya Arnoldi.

Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Akibat berakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi London. Isi Konferensi London antara lain:

§  Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Inggris.

§  Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun 1816.

§  Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda.

Sejak saat itu terjadi perubahan kekuasaan di Indonesia dari tangan Inggris ke tangan Belanda.

Pemerintahan Hindia Belanda II

Setelah Indonesia kembali di bawah pemerintah kolonial Belanda, pemerintah Belanda berusaha mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membayar hutanghutang Belanda yang cukup besar selama perang. Keadaan ini berdampak kebijakan di Indonesia sebagai tanah jajahan juga silih berganti mengikuti kebijakan yang ada di Belanda. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut

Pada tahun 1830 mulai diterapkan Cultuurstelsel ( Tanam Paksa ). 

Sistem Tanam Paksa adalah kebijakan Gubernur Jendral Van den Bosh yang mewajibkan para petani Jawa untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor ke pasaran dunia. Jenis tanaman itu antara lain kopi, tebu, tembakau, nila. Ciri utama dari sistem Tanam Paksa adalah mewajibkan rakyat di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang dengan hasil-hasil pertanian yang mereka tanam.

Aturan sistem tanam paksa

1.       Setiap penduduk wajib menyerahkan seperlima dari lahan garapannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor.

2.       Tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.

3.       Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat.

4.       Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menanam padi atau kurang lebih 3 bulan.

5.       Mereka yang tidak memiliki tanah, wajib bekerja selama 66 hari atau seperlima tahun di perkebunan pemerintah.

6.       Jika terjadi kerusakan atau kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah (jika bukan akibat kesalahan petani).

7.       Pelaksanaan tanam paksa diserahkan sepenuhnya kepada kepala desa.

Pelaksanaan tanam paksa

Dalam kenyataannya, pelaksanaan cultur stelsel banyak terjadi penyimpangan, sehingga menyengsarakan rakyat Indonesia. Penyimpangan tersebut antara lain :

1.       Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi tanahnya subur.

2.       Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri.

3.       Rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun.

4.       Waktu pelaksanaan tanaman ternyata melebihi waktu tanam padi (tiga bulan) sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan yang terus-menerus.

5.       Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat.

6.       Kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat/petani.

Akibat tanam paksa

Denghan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut tanam paksa menimbulkan akibat sebagai berikut :

Bagi Belanda

Bagi Belanda tanam paksa membawa keuntungan melimpah, di antaranya:

§  Kas Belanda menjadi surplus (berlebihan).

§  Belanda bebas dari kesulitan keuangan.

Bagi Indonesia

Akibat adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa, maka membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia, yaitu:

§  Banyak tanah yang terbengkalai, sehingga panen gagal.

§  Rakyat makin menderita.

§  Wabah penyakit merajalela.

§  Bahaya kelaparan yang melanda Cirebon

§  Kelaparan hebat di Grobogan

Penentangan tanam paksa

Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Orang atau golongan yang menentang tanam paksa terdiri dari:

Golongan pendeta  menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang mempelopori penentangan ini adalah Baron Van Hovel.

Golongan liberal Golongan liberal terdiri dari pengusaha dan pedagang, diantaranya: 

§  Douwes Dekker dengan nama samaran Multatuli yang menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. 

§  Frans Van de Pute dengan mengarang buku berjudul Suiker Constracten (Kontrak Kerja).

Akibat penentangan dari berbagai pihak di Belanda akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap:

§  Tahun 1860 tanam paksa lada dihapus.

§  Tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus.

§  Tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman dihapus

Undang-Undang Agraria

Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria tahun 1870 (Agrarische Wet 1870) yang berisi pokok-pokok aturan sebagai berikut.

§  Gubernur jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah.

§  Gubernur jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

§  Tanah-tanah diberikan dengan hak penguasaan selama waktu tidak lebih dari 75 tahun sesuai ketentuan.

§  Gubernur jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah yang dibuka oleh rakyat.

Tujuan pemberlakuan Undang-Undang Agraria adalah:

§  Melindungi hak milik petani atas tanahnya dari penguasaan pemodal asing.

§  Memberi peluang kepada pemodal asing untuk menyewa tanah dari penduduk Indonesia.

§  Membuka kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia terutama di bidang buruh perkebunan.

Pengaruh positif pemberlakuan Undang-Undang Agraria adalah:

§  Rakyat Indonesia diperkenalkan kepada pentingnya peranan lalu lintas uang (modal) dalam kehidupan ekonomi.

§  Tumbuhnya perkebunan-perkebunan besar meningkatkan jumlah produksi tanaman ekspor jauh melebihi produksi semasa berlakunya sistem tanam paksa, sehingga Indonesia mampu menjadi penghasil kina terbesar nomor 1 di dunia.

§  Rakyat Indonesia merasakan manfaat sarana irigasi dan transportasi yang dibangun pihak perkebunan.

KEKUASAAN PRANCIS DI INDONESIA

Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808–1811):

1)      Sesudah VOC dibubarkan, pemerintahan di Nusantara langsung berada di bawah pemerintahan Belanda. Namun semenjak tahun 1806, ketika Raja Louis Napoleon diangkat menjadi raja Belanda, sehingga Indonesia secara tidak langsung telah berada di bawah kekuasaan Prancis. Di Eropa, musuh bebuyutan Prancis adalah Inggris. Prancis di bawah Napoleon Bonaparte masih belum mampu menaklukkan Inggris.

2)      Dalam menghadapi masalah dengan Inggris, pada tahun 1808, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal di Indonesia. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris.

Langkah-langkah kebijaksanaan Daendels untuk mempertahankan P. Jawa

                Dalam bidang militer :

1)      Membuat jalan raya dari Anyer sampai dengan Panarukan

2)      Mendirikan benteng-benteng pertahanan

3)      Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon

4)      Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya

5)      Memperkuat pasukan yang anggotanya terdiri atas orang-orang Indonesia

Dalam bidang Pemerintahan

1)      Pulau Jawa dibagi menjadi sembilan karisedenan dengan tujuan untuk mempermudah administrasi pemerintahan.

2)      Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda.

3)      Perbaikani gaji pegawai dan memberantas korupsi.

4)      Pendirian badan-badan pengadilan.

Berakhirnya Pemerintahan Daendles

1.      Daendels sebenarnya seorang liberal, tetapi setelah tiba di Indonesia berubah menjadi seorang diktator yang bertindak kejam dan sewenang-wenang. Akibatnya, pemerintahannya banyak menimbulkan kritik, baik dari dalam maupun dari luar negeri, akhirnya Daendels dipanggil pulang ke Negeri Belanda.

2.      Louis Napoleon kemudian mengangkat Jansen sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan Daendels. Jansen ternyata tidak mampu menahan serangan Inggris sehingga menyerah di Tuntang. Ia pun menandatangani penyerahan kekuasaan itu di daerah Tuntang Salatiga. Oleh karena itu, perjanjian itu dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang (18 September 1811). Isi pokoknya ialah seluruh Pulau Jawa menjadi milik Inggris. Sejak saat itu, Indonesia menjadi jajahan Inggris.

KEKUASAAN  INGGRIS  DI INDONESIA

Pemerintahan Raffles (1811–1816)

1.      Setelah Indonesia (khususnya Pulau Jawa) jatuh ke tangan Inggris, oleh pemerintah Inggris dijadikan bagian dari jajahannya di India.

2.      Gubernur Jenderal Lord Minto yang berkedudukan di Kalkuta (India) kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur untuk Indonesia (Jawa).

3.      Tugas yang utama adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan.

Langkah-langkah Kebijakan Raffles

a.      Dalam bidang Pemerintahan :

1.      Pulau Jawa dibagai menjadi enam belas karesidenan.

2.      Para bupati dijadikan pegawai pemerintah sehingga mereka mendapat gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya.

b.      Dalam bidang perdagangan&keuangan :

1.      Penciptaan landrent system atau sistem sewa tanah

2.      Penghapusan segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa/rodi.

3.      Pemberian kebebasan kepada rakyat dalam usaha perdagangan seperti rakyat diberi kebebasan untuk menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional.

Jasa-jasa Raffles di Indonesia:

1)      Menulis buku “History Of Java”

2)      Menemukan bunga langka “Rafflesia Arnoldi”

3)      Merintis pembuatan Kebun Raya Bogor

4)      Merintis penemuan Candi Borobudur

Berakhirnya pemerintahan Raffles di Indonesia.

Konvensi London atau Perjanjian London (1814), yang isinya antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda.

Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816. Dengan demikian, mulaitahun 1816, Pemerintah Hindia-Belanda dapat kembali berkuasa diIndonesia

MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (1816-1942)

A.     Penerapan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) 1830-1870.

·         Tokoh : van den Bosch

Ciri utama sistem tanam paksa adalah keharusan bagi rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk hasil pertanian yang laku dipasar internasional khususnya kopi, tebu, dan nila. Hasil pajak tersebut selanjutnya dikirim ke negeri Belanda.

·         Dampak sistem Tanam Paksa

a.      bagi bangsa Indonesia :

Dampak Positif :

1)      Rakyat Indonesia mengenal teknik jenis-jenis tanaman baru.

2)      Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor

Dampak Negatif :

1)      Kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan.

2)      Kelaparan dan kematian terjadi di banyak tempat.

b.      bagi bangsa Belanda :

1)      Mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.

2)      Hutang-hutang Belanda dapat terlunasi.

3)      Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.

4)      Kas Negeri Belanda yang semula kosong, dapat terpenuhi.

5)      Berhasil membangun Amsterdam menjadi kota pusat perdagangan dunia.

6)      Perdagangan berkembang pesat.

B.     Sistem Politik Ekonomi Liberal (1870-1900)

Latar belakang :

Adanya tuntutan kaum liberal bahwa pemerintah semestinya tidak ikut campur tangan dalam masalah Ekonomi, tugas ekonomi haruslah diserahkan kepada orang-orang swasta; agar kaum swasta dapat menjalankan tugasnya maka harus diberi kebebasan berusaha. Selama periode tahun 1870–1900 Indonesia terbuka bagi modal swasta Barat. Itu sebabnya zaman itu sering disebut zaman Liberal.

1.      Dikeluarkan Undang-undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870 merupakan awal penerapan Politik Ekonomi Liberal di Indonesia.

2.      Selama zaman Liberal (1870–1900), usaha-usaha perkebunan swasta Barat mengalami kemajuan pesat dan mendatangkan keuntungan yang besar bagi pengusaha. Kekayaan alam Indonesia mengalir ke Negeri Belanda. Akan tetapi, bagi penduduk pribumi, telah membawa kemerosotan kehidupan, dan kemunduran tingkat kesejahteraan.

C.     Politik Etis / Politik Balas Budi

Pada akhir abad ke-19 muncullah kritik-kritik tajam yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda dan praktik liberalisme yang gagal memperbaiki nasib kehidupan rakyat Indonesia. Para pengkritik itu menganjurkan untuk memperbaiki rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini didasarkan atas anjuran van Deventer yang menuliskan buah pikirannya dalam majalah De Gids (Perinstis/Pelopor) dengan judul Een Ereschuld (Berhutang Budi) sehingga dikenal politik etis atau politik balas budi. Gagasan van Deventer terkenal dengan nama Trilogi van Deventer.

Isi Politik Etis / Trilogi Vandeventer :

1)      Irigasi, yaitu melakukan perbaikan dan pengembangan dalam bidang pengairan

2)      Emigrasi, yaitu proses perbaikan dalam hal kependudukan

3)      Edukasi, yaitu perbaikan dan pengembangan dalam bidang pendidikan

ada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-1806. 

Pada tahun 1806 itu Janssen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan Daendels.

Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. 

Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. 

Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. 

Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta pasukannya. 

Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.